BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Kota Bandar Lampung memperkuat keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian modal awal kepada koperasi di 126 kelurahan.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, masing-masing KDKMP mendapatkan bantuan modal awal sebesar Rp50 juta. Jika ditotal, dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai Rp6,3 miliar.
Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Provinsi Lampung yang digelar di Gedung Semergou, Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Bantuan tersebut diharapkan menjadi modal awal bagi koperasi untuk menjalankan aktivitas usaha sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
“Harapannya, koperasi ini tidak hanya terbentuk secara administrasi, tetapi benar-benar aktif menjalankan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Eva Dwiana.
Penguatan KDKMP tidak hanya dilakukan melalui dukungan permodalan. Seminar yang diikuti unsur pemerintah, pengurus koperasi dan pemangku kepentingan terkait tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan membahas strategi pengembangan koperasi di Lampung.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menekankan pentingnya koperasi mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, koperasi harus mampu mendorong hilirisasi berbagai produk yang dihasilkan masyarakat desa dan kelurahan. Dengan pengolahan yang lebih baik, produk lokal diharapkan memiliki nilai tambah dan daya saing.
“Jangan sampai hasil produksi dari desa hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Koperasi harus menjadi instrumen yang mampu mengolah, mengembangkan, dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal,” ujarnya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, penguatan kelembagaan koperasi menjadi bagian penting dalam mendorong desa dan kelurahan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Potensi ekonomi yang ada di masyarakat, menurutnya, perlu dikelola melalui kelembagaan yang kuat agar perputaran ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
“Desa dan kelurahan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Koperasi menjadi sarana untuk mengelola potensi yang ada agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Mirza.
KDKMP selanjutnya diharapkan mampu memperkuat rantai produksi, distribusi, dan pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah.
Selain mendorong aktivitas ekonomi, koperasi juga diharapkan dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja, mendukung ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, pengurus koperasi, dan masyarakat, KDKMP diharapkan tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang aktif dan mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.
