LAMPUNG TENGAH (IP) – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) mulai mematangkan persiapan Program Jalan Mulus BERDIKARI (BERhasil DIbangun KomAng KoheRI) pada Tahun Anggaran 2027.
Program ini diarahkan untuk mempercepat penanganan jalan rusak melalui perencanaan yang matang, pembangunan berkualitas, serta penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, setiap tahapan pembangunan perlu dipersiapkan secara terukur, mulai dari pendataan kondisi jalan, survei lapangan, penyusunan desain teknis, hingga pelaksanaan pekerjaan sesuai standar konstruksi dan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Komang Koheri, pembangunan jalan tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, daya tahan, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Tahun 2027, kita akan memprioritaskan pembangunan jalan rabat beton di kecamatan-kecamatan berdasarkan kondisi kerusakan, kebutuhan masyarakat, dan skala prioritas. Kita ingin jalan yang dibangun benar-benar memberikan manfaat, memperlancar aktivitas warga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Komang Koheri, Sabtu (10/10/2026).
Ia menjelaskan, penentuan ruas jalan yang akan ditangani perlu didasarkan pada kondisi faktual di lapangan. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi tingkat kerusakan jalan, intensitas penggunaan, akses menuju pusat perekonomian, sekolah, fasilitas kesehatan, serta keterhubungan antarkawasan dan pusat pelayanan publik.
Pemkab Lamteng juga menargetkan penanganan jalan rusak secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan perencanaan teknis, ketersediaan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam mendukung agenda tersebut, pemerintah daerah akan mengoptimalkan perencanaan APBD Tahun Anggaran 2027, termasuk mengkaji potensi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Pemanfaatannya tetap harus memperhatikan hasil perhitungan keuangan daerah, ketersediaan kas, prioritas belanja, dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
“Pembangunan yang baik bukan hanya dilihat dari berapa banyak jalan yang dibangun, tetapi juga dari kualitas hasilnya dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Anggaran yang tersedia harus direncanakan secara cermat, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Plt. Kepala Dinas BMBK Lampung Tengah, Rahmat Danil, S.E., S.T., menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti kebijakan kepala daerah melalui persiapan teknis yang lebih terarah dan terukur.
Sebagai langkah awal pada 2026, Dinas BMBK Lampung Tengah akan menjajaki kerja sama dengan fakultas teknik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mendukung penyusunan perencanaan dan desain teknis pembangunan jalan rabat beton yang direncanakan menjadi salah satu fokus penanganan infrastruktur pada 2027.
Rahmat Danil menjelaskan, kerja sama dengan perguruan tinggi diperlukan agar perencanaan pembangunan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan di lapangan, tetapi juga didukung kajian teknis dan pertimbangan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pembangunan jalan rabat beton membutuhkan perencanaan yang tepat sejak awal. Penentuan desain harus mempertimbangkan kondisi tanah dasar, karakteristik lingkungan, beban kendaraan, sistem drainase, kebutuhan ketebalan dan mutu beton, serta metode pelaksanaan konstruksi. Berbagai faktor tersebut berpengaruh terhadap kekuatan, daya tahan, dan biaya pemeliharaan jalan dalam jangka panjang.
“Kerja sama dengan fakultas teknik menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas perencanaan. Kami ingin desain jalan rabat beton yang disusun benar-benar berdasarkan kajian teknis, bukan sekadar menentukan bentuk konstruksi. Kondisi tanah, beban kendaraan, sistem drainase, mutu material, dan kebutuhan setiap ruas jalan harus diperhitungkan agar hasil pembangunan sesuai dengan kondisi lapangan,” ujar Rahmat Danil.
Ia menambahkan, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperoleh masukan teknis dalam menentukan jenis penanganan yang sesuai untuk setiap ruas jalan. Dengan demikian, pembangunan dapat direncanakan berdasarkan kebutuhan riil, bukan menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh lokasi tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing ruas.
Selain memperkuat kualitas desain, penyusunan perencanaan sejak dini juga penting untuk menghitung kebutuhan volume pekerjaan, spesifikasi material, perkiraan biaya, tahapan pelaksanaan, serta kebutuhan pemeliharaan. Perhitungan yang cermat diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan perencanaan, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, dan pembengkakan biaya yang dapat mengganggu efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Harapan kami, melalui kerja sama dengan fakultas teknik perguruan tinggi negeri maupun swasta, setiap rencana pembangunan memiliki dasar teknis yang kuat, perhitungan anggaran yang lebih akurat, dan standar mutu yang jelas. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas secara lebih objektif, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Rahmat Danil menegaskan, Dinas BMBK Lamteng juga akan memperkuat inventarisasi dan pemutakhiran data kondisi jalan, melakukan survei lapangan, mengidentifikasi ruas yang membutuhkan penanganan mendesak, serta menyiapkan dokumen perencanaan sebagai bagian dari persiapan program tahun 2027.
Ia menyebut, koordinasi lintas perangkat daerah dan pihak terkait juga diperlukan agar rencana pembangunan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan tahapan penganggaran.
“Kami siap menjalankan arahan Plt. Bupati Lampung Tengah. Fokus kami adalah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari pendataan, survei, kajian teknis, desain, hingga perhitungan kebutuhan anggaran. Kami ingin ketika program dilaksanakan pada 2027, seluruh persiapannya sudah lebih matang sehingga pekerjaan dapat berjalan terarah, memenuhi ketentuan teknis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rahmat Danil.
Komang Koheri menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang layak akan membantu memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan program peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah, menurutnya, harus memastikan kebijakan pembangunan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, khususnya warga yang membutuhkan dukungan pelayanan dan akses yang lebih baik.
“Pembangunan bukan sekadar membangun fisik, tetapi bagaimana hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Kita ingin akses jalan semakin baik, aktivitas ekonomi semakin lancar, dan masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Karena itu, perencanaan harus matang, pelaksanaan harus berkualitas, dan penggunaan anggaran harus bertanggung jawab,” pungkasnya.
Melalui Program Jalan Mulus BERDIKARI 2027, Pemkab Lampung Tengah berharap sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dapat memperkuat upaya penanganan infrastruktur secara berkelanjutan.
Dengan perencanaan berbasis kebutuhan, dukungan kajian teknis, dan penentuan prioritas yang tepat, program tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas jalan serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat menuju Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045.
