BANDAR LAMPUNG (IP) – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) terus mengambil langkah strategis guna memperkuat tata kelola sektor perkebunan di wilayahnya. Komitmen tersebut direalisasikan melalui kegiatan Konsultasi Publik penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan yang dipusatkan di Gedung Dekanat Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung, Selasa (27/10/2026).
Forum penting ini dihelat sebagai wadah partisipatif untuk menghimpun masukan konstruktif, memetakan berbagai tantangan di lapangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dari segenap pemangku kepentingan. Dokumen RAD ini nantinya ditargetkan menjadi landasan kokoh dalam pengembangan komoditas kelapa sawit yang tidak hanya produktif dan kompetitif, tetapi juga ramah lingkungan serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Tengah, Drs. Thoheran, M.Si., menekankan bahwa tahapan konsultasi publik memegang peranan vital agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar berpijak pada realitas objektif di lapangan.
“Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan harus didasarkan pada kondisi riil di lapangan, data yang akurat, serta masukan dari seluruh pihak terkait. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan tidak sekadar menjadi produk administratif semata, melainkan pedoman pelaksanaan program yang terukur dan berdampak langsung bagi daerah,” tegas Thoheran.
Lebih lanjut ia menjelaskan, penguatan sektor sawit berkelanjutan menuntut adanya kolaborasi lintas sektor yang erat—mulai dari upaya menggenjot produktivitas kebun, penguatan manajemen tata kelola, pelestarian lingkungan hidup, penyediaan fasilitas infrastruktur pendukung, hingga peningkatan kapasitas SDM dan kesejahteraan para petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
Langkah taktis tersebut sejalan dengan arah kebijakan Plt. Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., yang secara konsisten mendorong penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Hal ini bertujuan agar kualitas perencanaan pembangunan di Bumi Beguai Jejamo Wawai semakin terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada hasil nyata.
“Melalui koordinasi yang solid, potensi perkebunan di Lampung Tengah diharapkan dapat dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,” imbuhnya.
Kegiatan konsultasi publik ini melibatkan sinergi lintas instansi yang luas. Dari tingkat provinsi, hadir perwakilan Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), serta Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP) Provinsi Lampung.
Sementara dari jajaran Pemkab Lampung Tengah, pembahasan melibatkan lintas perangkat daerah secara komprehensif, di antaranya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga; Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan; hingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Cipta Karya.
Sinergi lintas sektoral ini turut diperkuat dengan keterlibatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Bappeda, Dinas Perhubungan, BPBD, Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Lampung Tengah, serta BPJS Ketenagakerjaan.
