BANDAR LAMPUNG (IP) – Berangkat dari kepedulian mendalam terhadap kelestarian ekosistem pesisir, Forum Corporate Social Responsibility Lampung (FCL) menggalang sinergi lintas sektor. Sebelumnya, anggota FCL antara lain PT Nestle Indonesia Pabrik Panjang, PT Keong Nusantara Abadi, dan Tunas Dwipa Matra (TDM) telah menanam 4.000 bibit di area Merak Belantung, Kalianda. Sebagai kelanjutan dari aksi gotong royong hijau itu, gerakan kolaboratif ini menaikkan jumlahnya dengan menanam 8.000 bibit mangrove di Desa Sumber Nadi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.
Kali ini motor utama penanaman adalah PT SMA dengan menggandeng PT Konverta Mitra Abadi dan Optima Nusa 7. Untuk proses penanaman dan pemeliharaan pohon kali ini dilakukan langsung oleh masyarakat Desa Sumber Nadi di bawah koordinasi Kepala Desanya, Ketut Sinda Atmita.
Prosesi penyerahan bibit secara simbolis dilangsungkan dengan dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan. Hadir mewakili Bupati Lampung Selatan, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Dr. Tri Umaryani, S.P., M.Si., dan tampak juga perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, hingga Camat dan Kepala Desa.
Direktur PT SMA, Tatang Rohadi, S.T., M.Si., menegaskan bahwa aksi ini lahir dari kesadaran mendalam korporasi terhadap tanggung jawab ekologis. Menurutnya, kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan sebuah kewajiban mutlak yang mendesak di tengah ancaman krisis iklim global saat ini. 5.000 batang mangrove ini akan ditanam pada lahan seluas 2 hektar dan 3.000 lebihnya akan dialokasikan untuk tambal sulam area yang rusak. Perusahaan dan warga di bawah pimpinan akan terus memantau untuk memastikan agar bibit betul-betul tumbuh.
“Kami PT SMA dan perusahaan-perusahaan yang tergabung di FCL menyadari betul bahwa keberlanjutan bisnis tidak dapat dipisahkan dari kelestarian lingkungan di sekitar kita. Wilayah pesisir Ketapang dan Lampung Selatan secara umum dikelilingi oleh garis pantai yang panjang, namun di sisi lain menyimpan kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Kita perlu melakukan upaya untuk mitogasi bencana berbasis ekosistem dengan membentengi wilayah pesisir Lampung dari ancaman abrasi, banjir rob, dan krisis iklim global. Mangrove ini adalah investasi masa depan untuk menjaga tanah pesisir dari abrasi dan melindungi ruang hidup generasi mendatang. Kami juga sangat mengapresiasi eratnya kolaborasi pentahelix dalam kegiatan ini. Ketika elemen swasta, BUMN, BUMD, pemerintah, akademisi, media, dan komunitas bergerak bersama dalam satu frekuensi, tidak ada tantangan lingkungan yang tidak bisa kita urai,” ujar Tatang Rohadi, S.T., M.Si.
Apresiasi senada juga datang dari pihak eksekutif daerah. Dalam sambutan tertulis Bupati Lampung Selatan yang dibacakan oleh Asisten Ekobang, Dr. Tri Umaryani, S.P., M.Si., Pemerintah Kabupaten menyampaikan rasa terima kasih dan dukungan penuh kepada PT SMA dan perusahaan yang tergabung di Forum CSR Lampung yang terlibat dalam kegiatan ini. Mengingat garis pantai Lampung, khususnya Lampung Selatan yang panjang dan berhadapan langsung dengan dinamika Selat Sunda, perlindungan vegetasi yang kokoh dinilai sangat krusial. Pemerintah menegaskan bahwa degradasi lahan pesisir tidak hanya merusak infrastruktur dan potensi pariwisata daerah, tetapi juga berdampak langsung pada mata pencaharian nelayan lokal. Penguatan ekosistem mangrove tepat dilakukan karena perannya yang sangat efektif sebagai penyerap karbon (blue carbon) serta benteng alami keanekaragaman hayati pesisir. Sinergi Forum CSR ini dinilai sebagai langkah mitigasi berbasis ekosistem yang tepat untuk memperkuat ketahanan wilayah secara berkesinambungan.
Menutup rangkaian pemikiran tersebut, Ketua Forum CSR Lampung, Dr. Veronika Saptarini, S.H., M.M., menjelaskan bahwa gerakan ini membawa pesan edukasi yang kuat mengenai esensi gotong royong yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Aksi ini menjadi salah satu contoh bagaimana elemen swasta, BUMN, BUMD, hingga jaringan komunitas dapat menyatu dengan harmonis tanpa sekat birokrasi demi kepentingan publik.
Dari penanaman chapter Merak Belantung hingga chapter Desa Sumber Nadi, seluruh fasilitas penunjang dalam aksi kolaboratif ini—mulai dari penyediaan bibit, akomodasi, logistik konsumsi, peralatan kerja, hingga tenaga lapangan untuk perawatan pasca-tanam—disokong bersama secara non-tunai melalui sinergi Bank Lampung, PT Keong Nusantara Abadi (Wong Coco), Pertamina Geothermal Energy (PGE), Roti Jordan, PT Nestle Indonesia, Great Giant Food (GGF), PT Lambang Jaya, Adyatama, dan Yayasan Langit Sapta.
“Ini betul-betul gotong royong murni. Tidak ada cerita besar dan kecil, tidak ada transaksi uang tunai yang berputar dalam kegiatan ini. Semua bentuk kontribusi sangat berarti di sini,” ujar perempuan yang akrab disapa Rini tersebut.
Lebih lanjut, Rini yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi CSR UBL ini memberikan edukasi penting mengenai tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan. Ia mengingatkan bahwa penggelontoran CSR dalam bentuk dana tunai—tanpa adanya mekanisme hukum akuntabilitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum—justru menimbulkan risiko tata kelola yang tinggi. Pola tunai yang tidak transparan rawan terhadap penyalahgunaan, berpotensi memicu jerat hukum bagi korporasi maupun penerima, serta cenderung hanya memberikan manfaat jangka pendek yang tidak merata. Oleh karena itu, tata kelola CSR wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum di setiap tahapan.
Model gotong royong berbasis program fisik dinilai jauh lebih aman dan berdampak luas bagi masyarakat. “Bayangkan jika seluruh potensi Swasta, BUMN, BUMD, dan komunitas berhimpun menyatukan fokus CSR-nya. Perusahaan yang bergerak di bidang sarana prasarana bergabung dengan yang fokus pada edukasi, kesehatan, nutrisi, hingga keterampilan. Kita tidak hanya bisa menanam mangrove, tetapi juga bisa membangun kawasan eduwisata. Sinergi sejenis juga bisa dilakukan untuk membangun wilayah atau desa produktif yang mandiri secara ekonomi di berbagai wilayah Provinsi Lampung, seperti yang dicanangkan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal,” urai Rini.
Pola ini sekaligus membuat korporasi yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi namun tetap memiliki komitmen dalam membangun bisnis dan pembangunan yang berkelanjutan, tidak perlu menambah alokasi anggaran CSR yang sudah ada, melainkan cukup menyelaraskan sebagian anggaran tersebut dengan program prioritas pembangunan daerah dengan sistem gotong royong ini. Makin banyak perusahaan bergabung di Forum CSR, akan makin banyak masalah bisa terselesaikan.
Sebagai penutup, Forum CSR Lampung mengingatkan bahwa keberhasilan investasi sosial ini tetap berada di tangan masyarakat penerima manfaat. Warga setempat diimbau untuk ikut menjaga, merawat, dan memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan agar bisa bermanfaat bukan hanya untuk saat ini, namun juga untuk anak cucu mendatang.
