BANDAR LAMPUNG (IP) – Pemerintah Provinsi Lampung mulai merealisasikan pembayaran ganti kerugian sekaligus pelepasan hak atas tanah untuk mendukung pelebaran jalan menuju standar pada ruas Jalan RE Martadinata–Lempasing hingga Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.
Sebanyak 56 bidang tanah yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dalam sengketa menjadi tahap awal pembayaran ganti kerugian yang dilaksanakan di THR Pavilion Lampung, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung Taufik, perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Razak, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pesawaran Ifan Samudra, Kepala Desa Lempasing, unsur Forkopimda, serta masyarakat penerima ganti kerugian.
Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Taufik, mengatakan pembayaran terhadap 56 bidang tanah tersebut merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pengadaan tanah yang mencakup sekitar 174 bidang.
Menurutnya, 56 bidang tersebut diprioritaskan karena seluruh dokumen administrasinya telah lengkap dan tidak menghadapi persoalan hukum maupun sengketa kepemilikan.
“Alhamdulillah, hari ini kita mulai atau pecah telur untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah pelebaran jalan Lempasing–Padang Cermin dan RE Martadinata. Ada 56 bidang yang lebih dahulu diselesaikan karena seluruh surat-menyuratnya sudah lengkap dan tidak ada masalah hukum,” ujar Taufik.
Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah bidang tanah yang belum dapat dibayarkan karena menghadapi berbagai kendala. Di antaranya pemilik tanah yang belum dapat dihubungi atau tidak hadir meskipun telah diundang, sengketa kepemilikan, serta tanah yang masih menjadi jaminan pinjaman di perbankan maupun pihak lain.
Taufik menegaskan, pemerintah akan menyelesaikan persoalan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Bagi bidang tanah yang mengalami sengketa atau pemiliknya belum dapat ditemukan, pemerintah dapat menempuh mekanisme penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) melalui pengadilan.
“Kalau ada sengketa kepemilikan, tentu tidak bisa sembarangan kita bayarkan kepada salah satu pihak. Harus diselesaikan terlebih dahulu. Begitu juga tanah yang masih diagunkan, karena ada hak pihak lain yang harus diperhatikan,” jelasnya.
Taufik menambahkan, Pemprov Lampung telah menyiapkan anggaran untuk proses pengadaan tanah tersebut. Bahkan, alokasi anggaran juga diperkuat melalui APBD Perubahan (APBD-P) agar penyelesaian pembebasan lahan dapat dipercepat.
Pemerintah menargetkan seluruh tahapan pengadaan tanah dapat diselesaikan seoptimal mungkin. Apabila belum seluruhnya tuntas pada tahun ini, proses penyelesaian akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Pemkab Pesawaran Dukung Penuh Pembangunan
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Razak, menyampaikan dukungan penuh terhadap program pelebaran jalan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan penting masyarakat karena dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
Ia mengakui, dalam proses pembangunan sering ditemukan persoalan di lapangan, termasuk pemanfaatan sebagian ruang milik jalan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi maupun bangunan.
Karena itu, Pemkab Pesawaran akan membantu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat agar seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendukung penuh pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Kalau ada persoalan, mari kita diskusikan dan musyawarahkan. Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan selama kita mencari solusi bersama,” kata Razak.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melaksanakan proses pengadaan tanah sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat yang memiliki hak atas tanah secara sah.
Dukungan pemerintah kabupaten, lanjutnya, merupakan bentuk sinergi dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur yang sepenuhnya didukung melalui penganggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
BPN: 56 Bidang Dibayarkan, Proses Sisanya Terus Berjalan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Ifan Samudra, menjelaskan bahwa dari keseluruhan bidang tanah yang masuk dalam proses pengadaan, saat ini terdapat sekitar 56 bidang yang telah siap menerima pembayaran ganti kerugian.
Ia menyebutkan, penilaian ganti kerugian tidak semata-mata didasarkan pada luas tanah, tetapi juga memperhitungkan berbagai komponen kerugian lainnya sesuai hasil penilaian tim penilai independen atau appraisal.
“Nilai ganti kerugian masing-masing bidang berbeda-beda. Tidak hanya melihat luas tanah, tetapi ada komponen lain yang menjadi pertimbangan dalam penilaian, termasuk kerugian sosial dan aspek lainnya. Karena itu, kami tidak bisa menyebutkan nilai rata-ratanya,” jelas Ifan.
Ia menambahkan, total panjang ruas jalan yang menjadi bagian dari program peningkatan tersebut mencapai sekitar 5,8 kilometer. Sementara itu, panjang ruas yang saat ini telah masuk dalam proses pengadaan tanah sekitar 2,6 kilometer.
Untuk bidang tanah yang masih bermasalah, BPN bersama tim pengadaan tanah terus melakukan komunikasi dan mediasi dengan para pemilik maupun pihak lain yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut.
Salah satu kendala yang ditemukan adalah adanya tanah yang dijadikan jaminan pinjaman, termasuk melalui perjanjian di bawah tangan. Kondisi tersebut membutuhkan komunikasi dengan pihak pemberi pinjaman atau kreditur agar proses pembayaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ifan menegaskan, pihak BPN berupaya menjalankan tugas secara profesional, komunikatif, dan humanis agar masyarakat memahami setiap tahapan pengadaan tanah.
“Kami terus berupaya memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan pendekatan yang baik. Jika ada persoalan, tentu akan kami komunikasikan dan carikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dorong Kelancaran Konektivitas dan Ekonomi Masyarakat
Pelebaran ruas Jalan RE Martadinata–Lempasing hingga Padang Cermin diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan, memperlancar arus kendaraan, serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.
Selain mendukung konektivitas antarwilayah, peningkatan infrastruktur tersebut juga diharapkan berdampak terhadap perkembangan kawasan wisata, aktivitas perdagangan, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Pesawaran dan sekitarnya.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, BPN, pemerintah desa, dan masyarakat, proses pengadaan tanah diharapkan dapat berjalan lancar sehingga pembangunan jalan dapat segera direalisasikan dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.















