LAMPUNG TENGAH (IP) – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) terus mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan efektivitas birokrasi. Salah satunya diwujudkan lewat penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, terukur, dan saling bersinergi.
Upaya tersebut dikemas dalam agenda rapat pembahasan matriks pemetaan urusan pemerintahan, program, kegiatan, serta subkegiatan perangkat daerah yang dihelat pada Jumat (23/10/2026).
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Tengah, Dr. Candra Puasati, S.Pd., M.Pd., didampingi Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Tengah, Drs. Eko Dian Susanto, M.I.P., serta dihadiri oleh sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Lamteng.
Forum ini menjadi instrumen strategis untuk menyelaraskan pembagian urusan pemerintahan dengan porsi kerja masing-masing instansi. Melalui pemetaan yang jelas dan terpadu, Pemkab Lamteng bertekad menghindari tumpang tindih kewenangan, mengefektifkan eksekusi program, sekaligus memaksimalkan penyerapan serta alokasi anggaran daerah.
Dalam arahannya, Dr. Candra Puasati menekankan bahwa kunci utama tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terletak pada soliditas koordinasi lintas sektor.
“Setiap perangkat daerah wajib memahami secara utuh tugas, fungsi, dan batasan kewenangannya. Melalui pemetaan terintegrasi ini, kami memastikan setiap program saling menunjang, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan muaranya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Candra.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya menjaga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi di lapangan. Sektor-sektor vital seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dituntut bergerak dalam satu komando dengan target pencapaian yang jelas.
“Yang kami kejar bukan sekadar kuantitas program, melainkan kualitas dan prioritas. Seluruh kegiatan harus efektif dan membawa dampak nyata, sehingga komunikasi intensif antar-OPD adalah harga mati,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Tengah, Drs. Eko Dian Susanto, M.I.P., menyoroti pentingnya disiplin administratif serta ketelitian dalam pembagian kewenangan agar sesuai dengan pokok tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi.
“Pemetaan program harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi duplikasi tugas di lapangan. Dengan perencanaan yang selaras dan terintegrasi, sumber daya serta anggaran daerah dapat dikelola secara optimal, efisien, dan akuntabel demi kemajuan pembangunan di Lampung Tengah,” pungkas Eko.
