LAMPUNG TENGAH (IP) – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel. Di bawah kepemimpinan Bupati I Komang Koheri, percepatan legalisasi aset tanah milik pemerintah membuahkan hasil signifikan dengan diterbitkannya sertifikat untuk 865 bidang tanah.
Langkah strategis ini diambil guna memberikan kepastian hukum yang kuat sekaligus melindungi kekayaan daerah dari potensi masalah administrasi maupun sengketa di masa mendatang.
Dari total 1.284 bidang tanah yang tercatat sebagai aset milik Pemkab Lampung Tengah, sebanyak 865 bidang kini telah mengantongi sertifikat resmi. Sementara itu, sisa 419 bidang tanah lainnya saat ini tengah dalam proses penyelesaian melalui inventarisasi menyeluruh dan penertiban dokumen pertanahan.
Bupati I Komang Koheri menegaskan bahwa pengamanan aset bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Menurutnya, seluruh kekayaan milik pemerintah harus memiliki kejelasan status hukum agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Aset daerah adalah kekayaan bersama yang harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab. Kita ingin memastikan seluruh bidang tanah milik pemerintah memiliki kejelasan status hukum, tercatat dengan baik, dan terlindungi secara optimal untuk kepentingan pembangunan masyarakat,” ujar Komang Koheri.
Guna menuntaskan sisa target 419 bidang tanah yang belum bersertifikat, Pemkab Lampung Tengah memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat. Sinergi ini dinilai krusial untuk mempercepat proses verifikasi data, melengkapi dokumen administrasi, serta mengantisipasi berbagai hambatan di lapangan.
Selain itu, Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meningkatkan pengawasan dan melakukan pembaruan data secara berkala terhadap aset-aset yang berada di bawah kewenangan mereka. Langkah preventif ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang tertib hukum serta menutup celah penyalahgunaan aset pemerintah.
Dengan tuntasnya legalisasi seluruh aset tanah di Lampung Tengah, Pemkab optimis tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dapat terwujud, sejalan dengan visi besar pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
