banner 120x600
banner 120x600

Disdikbud Lampung Tengah Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik: Legalisir Ijazah dan Mutasi Siswa Cepat, Mudah, serta Gratis

Editor
banner 120x600

LAMPUNG TENGAH (IP) – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan melalui penyediaan layanan administrasi yang cepat, mudah, transparan, dan tanpa biaya.

Layanan utama yang menjadi fokus meliputi legalisir ijazah serta penerbitan rekomendasi mutasi siswa (pindah rayon) guna memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan dokumen pendidikan untuk keperluan pekerjaan, melanjutkan sekolah, maupun perpindahan tempat belajar.

Untuk layanan legalisir ijazah, pemohon cukup membawa ijazah asli atau surat keterangan pengganti bersama fotokopinya. Setelah verifikasi petugas, proses ini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu jam secara gratis. Sementara itu, bagi peserta didik yang melakukan mutasi sekolah, prosedur penerbitan surat rekomendasi disesuaikan dengan jenis perpindahan, baik antar sekolah di dalam kabupaten maupun dari dan ke luar kabupaten/kota.

Mewakili Plt. Bupati Lamteng I Komang Koheri, S.E., M.Sos., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Dr. Nur Rohman, S.E., M.Sos.I., menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan publik ini merupakan prioritas guna mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

READ  Propam Polda Lampung Hentikan Laporan, Pelapor Minta Penjelasan Terbuka

“Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan pendidikan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan bebas biaya. Layanan legalisir ijazah maupun rekomendasi mutasi siswa kami laksanakan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan agar masyarakat memperoleh kepastian pelayanan tanpa harus mengalami proses yang berbelit-belit,” ujar Dr. Nur Rohman, Jumat (31/7/2026).

Disdikbud Lampung Tengah berkomitmen untuk konsisten melakukan inovasi pelayanan dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas. Dengan penyempurnaan sistem ini, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh layanan administrasi pendidikan yang berkualitas sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap dokumen pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *