LAMPUNG TENGAH (IP) – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (Rakor PAD) Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Rapat koordinasi tersebut mengusung semangat sinergi dan digitalisasi untuk optimalisasi PAD. Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah secara terencana, transparan, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Kabupaten Lampung Tengah, Drs. Eko Dian Susanto, M.I.P.; Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Adi Sriyono, S.Sos., M.M.; serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dr. Tr. Ir. Deni Sanjaya, S.T., M.T.
Turut hadir Sekretaris Inspektorat, Desita Ariyani, S.Kep., M.M., perangkat daerah terkait, para camat se-Kabupaten Lampung Tengah, serta para kepala seksi yang menangani PAD di tingkat kecamatan.
Plt. Kepala Bapenda Lampung Tengah, Dr. (Can) Muhammad Arnez, S.E., M.Si., menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan komitmen, koordinasi, dan kolaborasi seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD harus dilakukan melalui pengelolaan potensi yang terukur dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Peningkatan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapenda, melainkan membutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh perangkat daerah. Setiap potensi pendapatan harus dipetakan, divalidasi, dan dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Muhammad Arnez, Senin (12/10/2026).
Ia menjelaskan, rapat koordinasi tersebut memiliki peran penting dalam menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan, serta mengidentifikasi berbagai peluang yang masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Menurut Arnez, penguatan koordinasi antara Bapenda, perangkat daerah pengelola pendapatan, dan jajaran kecamatan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menggali potensi PAD. Sinergi tersebut diperlukan agar berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat.
“Koordinasi yang baik akan membantu kita mengetahui kondisi riil di lapangan, termasuk potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal. Karena itu, komunikasi dan kerja sama antarperangkat daerah harus terus diperkuat agar setiap program berjalan efektif dan memberikan hasil yang terukur,” ujarnya.
Selain koordinasi, Arnez juga menekankan pentingnya validasi dan pemutakhiran data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data yang akurat dinilai dapat membantu pemerintah daerah menyusun langkah yang lebih tepat dalam menentukan sasaran, memetakan potensi, serta mengevaluasi capaian penerimaan.
“Data yang akurat merupakan fondasi penting dalam pengelolaan PAD. Dengan dukungan sistem digital, proses pendataan, administrasi, pemantauan, dan evaluasi diharapkan semakin efektif, sehingga pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan secara lebih tertib dan akuntabel,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kedisiplinan administrasi, memperkuat pengawasan, serta membangun pola kerja yang berorientasi pada hasil. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan pendapatan berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendorong peningkatan kinerja penerimaan daerah.
Digitalisasi, lanjut Arnez, perlu dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mendukung transparansi, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, penerapannya harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia, pembenahan tata kelola, dan pengawasan yang konsisten.
Keterlibatan perangkat daerah dan jajaran kecamatan dalam Rakor PAD 2026 mencerminkan pentingnya pendekatan terpadu dalam pengelolaan pendapatan. Mulai dari pendataan potensi, pelaksanaan administrasi, koordinasi di lapangan, hingga evaluasi penerimaan, seluruh tahapan membutuhkan kerja sama yang berkesinambungan.
Melalui rapat koordinasi ini, Bapenda Lampung Tengah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki kesamaan visi dan langkah dalam meningkatkan kinerja pendapatan daerah. Upaya tersebut diharapkan turut memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Lampung Tengah sehingga pemerintah daerah memiliki dukungan pembiayaan yang lebih optimal untuk menjalankan program pembangunan.
“Harapan kami, melalui sinergi yang kuat, tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan teknologi digital, optimalisasi PAD dapat berjalan lebih maksimal. Dengan demikian, pendapatan daerah dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamteng,” pungkas Muhammad Arnez.
