LAMPUNG TENGAH (IP) – Posyandu kini tidak lagi sekadar identik dengan layanan kesehatan ibu dan anak. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024, peran lembaga kemasyarakatan ini diperluas menjadi ujung tombak pelayanan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kampung.
Arah transformasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan 6 SPM Posyandu yang digelar Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lampung Tengah di Kampung Kalirejo, Sabtu (21/11/2026), khusus menyasar Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Sendang Agung.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lampung Tengah, Ni Ketut Dewi Nadi Komang Koheri. Turut hadir perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Kalirejo Waluyo, Camat Sendang Agung Adi Rakhman, jajaran Tim Pembina Posyandu tingkat kecamatan dan kampung dari kedua wilayah, para kader Posyandu, serta tamu undangan.
Ni Ketut Dewi Nadi Komang Koheri menjelaskan bahwa perluasan mandat ini menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan pemenuhan layanan dasar warga. Keenam bidang SPM tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta bidang sosial.
Menurutnya, forum pembinaan di Kalirejo dan Sendang Agung ini tidak boleh berhenti pada agenda seremonial semata. Ia mendorong peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang menyatukan langkah, merumuskan rencana aksi lapangan, sekaligus mengurai hambatan teknis yang kerap ditemui kader.
Setiap kecamatan dan kampung juga diminta menetapkan target terukur mengenai jumlah Posyandu yang akan beralih menjadi Posyandu 6 SPM sepanjang periode 2026–2027.
Untuk memastikan perubahan peran berjalan efektif, Ni Ketut Dewi Nadi Komang Koheri menggarisbawahi tiga pilar utama yang perlu dikawal bersama:
- Penguatan kelembagaan: Pengurus Tim Pembina Posyandu di level kecamatan dan kampung didorong segera dikukuhkan dan aktif bekerja. Struktur organisasi harus tampak lewat program dan layanan nyata bagi warga, bukan sekadar kelengkapan administrasi atau surat keputusan.
- Integrasi lintas sektor: Implementasi 6 SPM tidak bertumpu pada Dinas Kesehatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung saja. Seluruh OPD terkait, camat, kepala kampung, dan pembina wilayah perlu berkolaborasi mengisi layanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- Peningkatan kapasitas dan apresiasi kader: Kader disebut sebagai motor penggerak pelayanan yang bekerja dengan keikhlasan. Karena itu, penguatan kompetensi, perhatian terhadap kesejahteraan, serta bentuk penghargaan yang pantas bagi kader perlu menjadi agenda bersama.
Semangat “Kader hebat, Posyandu kuat, Lampung Tengah Berdikari” turut digaungkan untuk memacu mutu layanan Posyandu di seluruh penjuru Lampung Tengah.
Di sela acara, Ni Ketut Dewi Nadi Komang Koheri menyerahkan insentif kepada kader Posyandu asal Kecamatan Kalirejo sebagai wujud penghargaan atas pengabdian mereka melayani masyarakat.
Melalui pembinaan ini, sinergi antara Tim Pembina Posyandu, aparat kecamatan dan kampung, OPD, serta kader diharapkan kian solid agar Posyandu 6 SPM dapat beroperasi aktif dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat Lampung Tengah secara menyeluruh.















